Pengembangan Reaktor Nuklir Hadapi Kendala Politik

23-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022). Foto: Kresno/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengatakan masih ada kendala politik yang menghambat pengembangan reaktor nuklir di Indonesia, baik dari eksekutif maupun legislatif. Menurutnya ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk pengembangan reaktor nuklir ini, yaitu keinginan kuat dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, kemudian kebijakan politik, lalu sosialisasi kepada masyarakat mengenai reaktor nuklir tersebut.

 

“Untuk pengembangan reaktor ini sudah siap, namun masih ada kendala dari sisi politiknya, karena masih ada beberapa fraksi yang tidak setuju,” kata Gandung saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022).

 

“Dan Pak Jokowi selaku Presiden belum juga melakukan suatu komitmen yang kuat untuk membangun PLTN. Kalau Pak Jokowi siap kemudian kebijakan politik dapat mengikutinya. Begitu juga dengan sosialisasi masyarakat, jangan sampai orang-orang terpengaruh, sehingga takut dengan nuklir. Hal ini yang perlu dilakukan karena dari teman-teman PLN, kelihatannya sudah siap untuk (pengembangan nuklir) itu," ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Di samping itu, Gandung mengapresiasi terhadap Reaktor Nuklir Kartini BRIN, karena banyak negara-negara yang memanfaatkan hal ini untuk pendidikan baik secara offline maupun online. "Saya salut dan saya beri ucapan 'bravo' untuk reaktor nuklir ini, DPR akan mendukung dari segi penganggaran, kami akan cermati bersama dan ingin menambah kapasitas listrik, sehingga reaktor nuklir ini nantinya dijabat oleh anak bangsa, bukan tenaga kerja asing," pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...